Rapat Koordinasi Indentifikasi dampak Bencana Alam Serta Percepatan CPCL
Kementan Gerak Cepat Atasi Kerusakan Lahan Pertanian Terdampak Banjir/Longsor di Sumut 38.878 HA Lahan Pertanian di Sumut Rusak
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Indentifikasi dampak Bencana Alam serta Percepatan CPCL wilayah Sumut.
Triasinfo - DELI SERDANG – Kementerian Pertanian langsung gerak cepat untuk mengatasi kerusakan lahan pertanian terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Kementerian Pertanian mendesak pemerintah Sumut untuk segera mengajukan CPCL kerusakan lahan sehingga bantuan bisa segera diturunkan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Indentifikasi dampak Bencana Alam serta Percepatan CPCL wilayah Sumut yang dilaksanakan di Aula Polbangtan Medan, Minggu (07/12/2025).
Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provsu, Sulaiman Harahap, Plt Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur, Ali Jamil Harahap, Deputi Bidang Stabilitas dan Ketersediaan Pangan, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTH) Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap, serta Kepala Dinas Pertanian se kab/kota di Sumut.
Ini sesuai dengan yang disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bahwa skema pemulihan dilakukan menyeluruh, mulai dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih dan alsintan, hingga penanaman ulang sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.
Dari hasil pendataan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara, Sekda Sumut, Sulaiman Harahap mengatakan kerusakan lahan pertanian di Sumut, terdapat seluas 38.878 ha dan yang mengalami fuso seluas 4.750 ha. Total kerugian yang dialami sebanyak Rp 1,132 triliun
“Untuk itu, kami sangat berharap dan berterima kasih dengan gerak cepat dari Kementerian Pertanian yang membantu pemulihan lahan pertanian yang mengalami kerusakan yang terjadi di Sumut” ujarnya.
Kemudian, Plt, Staf Ahli Menteri, Ali Jamil meminta kepada seluruh Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten/Kota Sumut, agar segera mengusulkan CPCL kerusakan lahan kepada Dinas Ketahana Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Sehingga, sambungnya, bantuan akan segera diturunkan jika CPCL sudah ada. Jika kerusakan parah, maka akan segera dilakukan rekonstruksi dan jika kerusakan tidak begitu parah, maka bantuan benih akan diberikan.
“Nanti, rekan-rekan dari Kementerian Pertanian yang menjadi penanggungjawab Swasembada pangan akan mendampingi dan mengawal usulan CPCL. Paling lambat, Selasa (9/12/2015) usulan tersebut sudah masuk ke provinsi,” tegas Ali Jamil.
Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap mengatakan pihaknya akan mengawal dan mendampingi hingga CPCL itu selesai. “Kami melakukan CPCL untuk mendapatkan data akurat mengenai luas lahan sawah yang terkena dampak, tingkat kerusakan, dan kondisi petani yang terkena dampak. Data ini akan menjadi dasar untuk menyusun langkah penanggulangan dan bantuan yang tepat sasaran, agar petani bisa pulih cepat dan melanjutkan usahatani mereka," ujar Nurliana.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menangani dampak bencana terhadap sektor pertanian.
"Bencana seperti ini tidak hanya merusak produksi pangan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan petani. Melalui CPCL yang terkoordinasi, kita bisa memastikan bahwa bantuan penyuluhan, benih, dan alat bantu dapat sampai ke yang paling membutuhkan dengan cepat, sehingga tidak mengganggu target swasembada pangan lokal," tutur Idha.(***)
Baca Juga :
Terkini
