Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik SUARA PERJUANGAN BALI DI SENAYAN

Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik

legislatif

Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik SUARA PERJUANGAN BALI DI SENAYAN

Ni Luh Djelantik berharap DPD RI semakin diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dia juga ingin melihat Bali berkembang dengan tetap menjaga nilai-nilai budayanya, serta memastikan bahwa masyarakatnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemegang
 

Nama Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik bukanlah sosok asing bagi masyarakat Bali dan Indonesia. Sebagai seorang pelaku UMKM, aktivis kemanusiaan, dan kini Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, Niluh Djelantik terus berjuang membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional. Dengan semangatnya yang tak kenal lelah, wanita kelahiran 15 Juni 1975 tersebut memastikan suara perempuan, lansia, masyarakat terpinggirkan, serta pelaku UMKM, budaya, dan lingkungan Bali mendapat perhatian di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Tutur wanita yang akrab disapa Ni Luh Djelantik itu, DPD RI memang belum memiliki kewenangan sebesar DPR, namun dirinya menegaskan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan daerah. Ia menyebut dirinya sebagai "tukang gedor," yang terus mengetuk berbagai pintu untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat Bali kepada pemerintah pusat. "Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa suara daerah benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Kami di daerah memang dikenal, tetapi di Senayan, DPD Bali hanyalah sepersekian persen dari total wakil rakyat.

Doc. Istimewa


Oleh karena itu, solidaritas dan kerja sama antara DPD dan DPR RI perwakilan Bali sangat dibutuhkan," ujarnya kepada Trias belum lama ini. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, Bali menghadapi tantangan besar akibat overdevelopment yang tidak berkelanjutan. Ni Luh Djelantik menyuarakan pentingnya otonomi khusus bagi Bali agar pembangunan tetap berpihak
pada kepentingan masyarakat setempat.

"Pariwisata untuk Bali, bukan Bali yang digerus demi pariwisata. Kita harus menjaga keseimbangan agar pembangunan tetap mempertahankan kearifan lokal tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tegas wanita ramah yang dikenal melalui karya-karyanya berupa desain sepatu yang sudah dipatenkan pada tahun 2008 itu. Menurutnya, otonomi khusus dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Bali tetap selaras dengan kepentingan nasional, tetapi tetap menghormati identitas budaya dan ekosistem pulau ini.

Sebagai pelaku UMKM, Ni Luh Djelantik memahami betul tantangan yang dihadapi pengusaha kecil di Bali. Ia mendorong kebijakan yang mendukung BUMDes, UMKM, dan ekonomi kreatif, karena sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Bali. Selain itu, ia juga aktif mengadvokasi perlindungan produk lokal agar tidak kalah bersaing dengan produk impor. “Bali adalah rumah bagi budaya dan kreativitas. Produkproduk lokal harus dilindungi, bukan justru tergerus oleh arus globalisasi yang tidak berpihak pada pengusaha kecil,” katanya.

Doc. Istimewa


Dalam bidang pariwisata, Niluh menekankan pentingnya pariwisata berbasis budaya dan keberlanjutan lingkungan. Ia menolak eksploitasi Bali demi pariwisata massal yang hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. "Bali bukan hanya tentang resort mewah dan pesta. Bali adalah tanah leluhur, budaya, dan spiritualitas yang harus dijaga.

Pariwisata harus dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan dan keasliannya," katanya. Selama ini Ni Luh Djelantik juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mendorong transparansi anggaran dan penguatan pelayanan publik. Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam pelaporan anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik.

Melalui inisiatifnya, #LAPORNILUH, Dia secara aktif menerima laporan dari masyarakat mengenai berbagai masalah di Bali, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan birokrasi. "Masyarakat harus tahu ke mana uang pajak mereka digunakan. Transparansi adalah kunci untuk memastikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," tegasnya. Selain itu, ia juga mendukung digitalisasi layanan publik agar lebih cepat dan efisien.

Sistem birokrasi yang lamban dan berbelit sering menjadi penghambat kemajuan, dan digitalisasi adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai aktivis yang berangkat dari
perjuangan di akar rumput, pecinta kerajinan sepatu itu tidak hanya berjuang di ruang sidang, tetapi juga turun langsung ke lapangan."Saya bukan tipe yang hanya duduk di belakang meja. Saya selalu turun ke masyarakat, mendengar langsung aspirasi mereka, dan mencari solusi yang benarbenar sesuai dengan kebutuhan mereka," ungkapnya.

Melalui berbagai inisiatifnya, dirinya mampu membuktikan bahwa suara rakyat bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan."Saya percaya DPD RI harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif," katanya. Dengan segala upayanya, Ni Luh Djelantik berharap DPD RI semakin diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia ingin melihat Bali berkembang dengan tetap menjaga nilai-nilai budayanya, serta memastikan bahwa masyarakatnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemegang kendali atas masa depan daerahnya sendiri. "Bali adalah rumah kita. Kita harus menjaganya, merawatnya, dan memastikan bahwa masa depannya tetap cerah bagi generasi mendatang," pungkasnya.

Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik Niluh Djelantik DPD RI dari Provinsi Bali

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga :