Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Silvia Desty Rosalina berkunjung ke BPN Kota Depok, Kantor Imigrasi dan lembaga terkait dalam rangkaian Hari Korupsi Sedunia, Jumat 8 Desember 2023.
TRIASIMFO, DEPOK - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Silvia Desty Rosalina berkunjung ke BPN Kota Depok, Kantor Imigrasi dan lembaga terkait dalam rangkaian Hari Korupsi Sedunia, Jumat 8 Desember 2023.
Dalam kesempatan kunjungan kerjanya, Silvia Desty Rosalina tanpa sungkan menyapa warga yang hadir di ruang pelayanan BPN Kota Depok.
Silvia mengambil langkah proaktif dalam memerangi korupsi. Dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya korupsi di BPN Kota Depok.
Dikatakannya, ini sebagai ruang dan kolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. “Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan dan ekonomi suatu negara,” ujar Silvia kepada wartawan di pelataran BPN Kota Depok.
Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Silvia Desty Rosalina juga menyapa warga saat pelayanan one day service. Ini adalah cara yang efektif untuk menjangkau lebih banyak orang dan menyebarkan pesan anti-korupsi kepada masyarakat luas.
“Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kejari Kota Depok dapat memastikan bahwa pesan anti-korupsi didengar dan dipahami oleh masyarakat,” ujar Silvia.
Ditambahkan Silvia, inisiatif seperti ini sangat penting dalam memerangi korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan warga untuk melawan korupsi, ini merupakan langkah besar menuju negara yang lebih adil dan transparan.
“Dan hari ini saya bahagia sekali bisa berkolaborasi dengan BPN Kota Depok yang ikut berperan aktif dalam memerangi korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua,” papar Silvia.
Silvia sepakat dengan Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan bahwa menerapkan prinsip-prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, dan terus menjaga terus integritas dalam semua aspek menjadi komitmen penting dalam kolaborasi yang dibangun Kejari Depok dengan BPN.
“Semangat kuat yang terus dibangun antara Kejari dan Kantor Pertanahan Kota Depok. Harapannya ini bukan hanya sebatas tagline atau slogan tapi harus dibuktikan dengan prestasi kerja nyata dalam hal pelayanan untuk kepentingan publik,” jelasnya.
Sementara itu Indra Gunawan menegaskan BPN berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek operasional.
“Kita jaga marwah BPN ini dengan terus meningkatkan sinergi dengan Kejari,” ujar Indra Gunawan saat menerima kunjungan kerja Kajari Kota Depok Silvia Desty Rosalina.
“Hari Anti Korupsi adalah pengingat bagi kami semua untuk terus berjuang melawan korupsi dan meningkatkan kinerja kami. Sekali lagi, ini jangan dijadikan tagline, tapi komitmen dalam bersinergi yang harus terus kita bangun dan wujudkan,” tegas Indra Gunawan.
Indra Gunawan memberikan acungan jempol kepada Kejari Kota Depok Silvia Desty Rosalina yang mengambil langkah proaktif untuk memanfaatkan momentum ini sebagai sarana kolaborasi untuk meningkatkan kinerja dan transparansi di lembaganya.
“Terima kasih atas kunjungannya jajaran Kajari Kota Depok. Terima kasih pula kami sampaikan, ini jalan pengingat kita bersama menjaga integritas dan profesional sebagai ruang kendali menghindari sifat dan kerja koruptif,” ujar Indra Gunawan seraya menunjukkan aktivitas pelayanan BPN Kota Depok.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan profesional, sambung Indra, BPN Kota Depok telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
“Ini termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan dan penyelesaian sertifikat tanah, serta pelatihan berkelanjutan untuk staf tentang etika kerja dan pencegahan korupsi,” jelas Indra.
Selain itu, BPN Kota Depok juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mempromosikan budaya anti korupsi.
Hal ini sejalan dengan misi pemerintah meningkatkan Indonesia Maju dari sektor pertanahan dan mencegah keberadaan mafia tanah yang masih menjadi momok masyarakat.
“Kami percaya bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan,” pungkasnya. TRIAS/ERWIN DAULAY