Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika
Sinergi Pemerintah dan Pelaku Industri Sawit UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA
Komitmen sinergi yang kuat antara Ditjen Industri Agro dengan pelaku usaha, membawa Indonesia meneguhkan diri sebagai pemain utama dalam industri sawit dunia, yang tidak hanya kompetitif, tapi juga berkelanjutan dan berdaulat secara teknologi.
Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, terus menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat posisi agroindustri nasional, khususnya sektor kelapa sawit, melalui sinergi erat dengan pelaku usaha. Dalam wawancara bersama Trias, Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika mengungkapan, kolaborasi yang dibangun pemerintah dan sektor industri sawit menjadi tulang punggung kemajuan hilirisasi dan inovasi produk turunan sawit yang berkelanjutan.
Menurut Putu, kolaborasi ini diwujudkan dalam sejumlah inisiatif kunci. Salah satunya adalah penyusunan kebijakan dan regulasi, seperti Permenperin 32/2024, yang digodok bersama para pakar dari industri, akademisi, hingga lembaga riset. "Keterlibatan pelaku industri sebagai mitra teknis dalam penyusunan regulasi membuktikan bahwa kebijakan pemerintah berpijak pada kebutuhan nyata sektor," tegas Putu.
Tak kalah penting adalah peran pemerintah dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang difokuskan pada komersialisasi hasil riset. Melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kemenperin mendorong riset terapan yang langsung mendukung industri hilir berbasis sawit. “Kami ingin hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar bisa diterapkan di lini produksi,” ujar Putu.
Kita tidak bisa bicara hilirisasi yang optimal kalau hulunya masih menggunakan teknologi abad lalu. Ini saatnya bertransformasi.
Langkah nyata lainnya ialah dorongan kuat pada hilirisasi industri, melalui pemberian insentif seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri oleokimia dan bioenergi, yang berdasarkan studi Tim Ahli UGM tahun 2024 terbukti memberikan multiplier effect hingga 12 kali lipat. Kebijakan fiskal seperti tax holiday, super deduction tax, hingga IOMKI saat pandemi juga menjadi instrumen konkret yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempercepat pengembangan produk bernilai tambah tinggi dari kelapa sawit.
Di sisi keberlanjutan, Dirjen Putu menyebut pentingnya penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar baku nasional, yang kini diperkuat oleh Perpres No. 16 Tahun 2025. Standar ini menjadi jaminan bahwa praktik industri sawit nasional dari hulu ke hilir mematuhi prinsip global terkait keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ke depan, Kemenperin mendorong modernisasi sektor hulu sawit, termasuk dengan teknologi Steamless Palm Oil sebuah terobosan proses produksi CPO tanpa uap yang menghasilkan emisi karbon lebih rendah hingga 75% dibanding metode konvensional. “Kita tidak bisa bicara hilirisasi yang optimal kalau hulunya masih menggunakan teknologi abad lalu. Ini saatnya bertransformasi,” pungkas Putu. (TS)
Keterlibatan pelaku industri sebagai mitra teknis dalam penyusunan regulasi membuktikan bahwa kebijakan pemerintah berpijak pada kebutuhan nyata sektor.
Terkini
