Triasinfo.com, Jakarta – Sejumlah pihak mengkritik pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.  Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sartono Hutomo, adalah salah satunya. Politikus Partai Demokrat ini menilai, pemerintah tidak lagi peduli dengan kegiatan ekonomi rakyat yang menggeliat.

Bagi Sartono, keputusan pemerintah menaikan BBM sangat mendadak dan membawa dampak domino yang luas. Dengan naiknya harga BBM, Sartono menyebut akan berdampak pada daya beli masyarakat yang disusul dengan naiknya angka inflasi dan harga bahan pangan. Tak hanya itu, kata dia, kenaikan harga BBM akan memengaruhi aktivitas jual-beli bahan pokok seluruh kelas masyarakat.

"Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul dan serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target yang dicanangkan," ujar Sartono dalam keterangan resminya, Sabtu (3/9/2022).

Fraksi Dmeokrat di DPR, lanjut Sartono, telah lama bersuara menolak kenaikan harga BBM. Namun, dia menyebut pemerintah abai terhadap suara tersebut.

“Mengabaikan suara rakyat setara dengan mengabaikan kesejahteraan,” tukas Sartono.

Kolega Sartono di Fraksi Demokrat DPR, Achmad juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Anggota Komisi IX DPR ini menilai kebijakan pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM akan memantik persoalan baru di tengah kesulitan rakyat untuk bangkit dari Pandemi Covid-19.

"Kebijakan pemerintah Jokowi sangat tidak tepat. Ini akan menimbulkan distrust masyarakat, Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah," kata Achmad.

Kenaikan harga BBM ini, kata dia, akan berdampak cepat ke seluruh sektor dan lapisan masyarakat yang diiringi oleh kenaikan seluruh harga barang pokok. Sementara pendapatan masyarakat tetap sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan.

"Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik, sementara pendapatan mereka segitu-gitu juga. Rakyat akan lebih terpuruk lagi," tandas Achmad.

Dalam hemat Achmad, hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah.

“Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Apalagi sebagai pengganti subsidi dengan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT), Achmad menilai, tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata. Seharusnya pemerintah fokus saja pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.

"Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang harusnya menerima tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya," ungkapnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara dengan baik.

"Jangan korbankan rakyat kecil yang seharusnya kita dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan UUD 45, tapi malah menyusahkan mereka karena pemerintah tidak bisa bekerja," tegas Achmad.

"Kalau untuk rakyat, tidak ada kata rugi. Jangankan Rp502,4 triliun, Rp 1000 triliun pun gak apa-apa. Toh APBN memang diperuntukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia kok, tanpa terkecuali."

Achmad menganggap, pemerintah hari ini terlalu arogan dan tidak bijak dalam menggunakan uang negara di tengah kondisi sulit ini, salah satunya memaksakan diri untuk membangun ibu kota baru (IKN).

"Yang dianggap tidak tepat sasaran itu adalah pembangunan IKN. Kenapa IKN dipaksakan dengan kondisi APBN dan hutang yang semakin menggunung? sementara subsidi yang jelas-jelas dinikmati rakyat dicabut? Justru ini yang salah," cetusnya.

Menurut Achmad, kebijakan pemerintah ini berbanding terbalik dengan slogan atau tagline “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” pada HUT Republik Indonesia ke-77 kemarin.

"Jangan salahkan rakyat jika kondisi ini berbalik dan tidak percaya lagi dengan pemerintah hanya karena mereka tidak peka dengan kondisi rakyat. Karena kebijakan pemerintah kayak poco poco," pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto juga melonatrkan kekecewaannya.
Menurutnya, kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan bergeming pada sikap sendiri.

"Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya," kata Mulyanto.

Ia berkata, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan membuat masyarakat kurang mampu semakin menderita, dan pengguna mobil mewah terus menikmati BBM bersubsidi. Menurutnya, subsidi BBM masih akan tetap berjalan tidak tepat sasaran di hari mendatang.

Mulyanto pun memperkirakan harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik. Menurutnya, PKS akan segera mengonsolidasikan diri untuk mengambil langkah-langkah politik lebih lanjut merespons kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini.

"Kita akan memonitor terus perkembangan kenaikan harga BBM ini di masyarakat, dan akan mengkonsolidasikan langkah-langkah politik lebih lanjut," ujarnya.
Pandangan pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, senada dengan Achmad dan Mulyanto. Menurut Achmad Nur, kenaikan harga BBM ini pasti akan langsung disusul kenaikan berbagai harga komoditas kehidupan lainnya. 

"Langkah pemerintah ini sungguh amat kejam di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah himpitan ekonomi yang sulit dan daya beli yang masih sangat rendah pemerintah dengan teganya justru menaikkan harga BBM," Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/9/2022). 

Achmad mengatakan, kondisi saat ini harga minyak dunia sedang turun mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM ini.

"Masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut," Ujarnya.

Lanjutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM ini. Akibat dari Pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai kini masyarakat harus dihadapkan pada berbagai kenaikan harga. 

"Pemerintah telah benar benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat," Ungkapnya. 

Lebih lanjut, Achmad menilai dampak kenaikan BBM ini Indonesia terancam stagflasi. Kenaikan berbagai harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja bahkan terdapat potensi PHK besar besaran karena pabrik pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini.

Ditambah lagi, bantalan Sosial dalam bentuk BLT yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 24,17 triliun tidak akan sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM. 

"Pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM, contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat," ujarnya. 

Ditambah lagi angka Rp24,17 Triliun yang dianggarkan tersebut nyatanya tidak mencukupi bahkan BLT tersebut tidak antisipatif dengan penambahan orang miskin baru dari kelas menengah akibat kenaikan harga BBM ini terkesan pemerintah sangat kejam, dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuarnya antara lain Ibukota Baru dan Kereta Api Cepat. 

"Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini," tandasnya.

Baca Juga :

• 06 September 2022

Tolak Kenaikan Harga BBM, Fraksi PKS Walk Out dari Paripurna DPR



• 04 September 2022

Besok Senin, PMII Bakal Demo Besar-besaran Protes Kenaikan Harga BBM di Depan Istana Negara



• 04 September 2022

Kritik Presiden Jokowi Menaikkan Harga BBM, Rizal Ramli: Tidak Kreatif, Songong Pula