mahar politik
Waw! Calon Kepala Daerah Mesti Siapkan Rp 20 Milyar-Rp 50 Milyar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, biaya politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia sangat mahal.
Triasinfo.com, Jakarta- SUNGGUH mahal ongkos politik (political cost) untuk menjadi pemimpin daerah. Untuk menjadi kepala daerah tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon bupati/wali kota harus menyiapkan minimal biaya politik sebesar Rp 20 milyar-Rp 30 milyar. Untuk maju sebagai gubernur, seorang calon harus memiliki dana paling tidak Rp 100 milyar.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan hal saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada jajaran petinggi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, akhir Juni 2022 silam.
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp 20-30 milyar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp 100 miliar," ujar Alex.
Alex menambahkan, ongkos politik di Indonesia sangat mahal sehingga dalam proses pemilihan pun para calon seperti diwajibkan memiliki modal. Ia menyebut, tidak ada calon yang gratis melenggang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Ia menjelaskan "ongkos" pencalonan tersebut diperoleh dari berbagai sponsor lantaran partai politik membolehkan berbagai perusahaan menyumbang. Namun, kata Alex, kondisi itu akhirnya menjadikan beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.
Misalnya, ia mengilustrasikan, perusahaan kontraktor menyumbang sang calon maju dalam pilkada. Ketika sang calon tadi menang dan terpilih, maka ia akan ditagih "jatah proyek" saat ia memimpin pemerintahannya.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener," beber Alex.
Terkait fenomena itulah, Alex mengatakan alasan pentingnya para kader partai politik mengikuti program PCB dari KPK agar bisa mendapatkan pemahaman soal nilai-nilai integritas dan juga melatih para kader untuk terus berkomitmen memberantas korupsi, khususnya di sektor politik.
Ia berharap, para kader parpol berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi yang diberikan. Alex berpesan, Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas tetapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan.
Baca Juga :
Terkini
