Triasinfo.com, Depok- RAPAT paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Jawa Barat, yang digelar secara ‘hybrid’ (luring dan daring) pada, Senin (04 Juli 22) silam berlangsung sangat dinamis. 

Agenda utama rapat mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2021.

Menarik dicermati pandangan umum dari Fraksi PKB-PSI yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PKB-PSI, Abdul Hamid, S. Ag.

“Setelah mencermati dan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Fraksi PKB & PSI Kota Depok mempertanyakan keseriusan Pemkot Depok dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 di Kota Depok,” kata Abdul Hamid.

Pertanyaan itu diajukan Fraksi PKB & PSI Kota Depok berdasarkan pada serapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 Kota Depok yang kurang optimal, sehingga SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2021 masih cukup tinggi yakni sebesar Rp 585.536.810.398 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Fraksi PKB & PSI mencatat bahwa SiLPA pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sebelumnya tahun 2020 yaitu sebesar Rp 457.133.915.276 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), atau naik sebesar Rp 128.402.895.122 (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Dikatakan Abdul Hamid Pemkot Depok harus memberikan perhatian serius pada segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran. Fraksi PKB & PSI melihat masih banyak permasalahan infrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh baik sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial masyarakat paska pandemi Covid-19. Ini seharusnya bisa terealisasi secara sempurna.

Penggunaan APBD tidak memuaskan

Fraksi PKB & PSI juga menilai kinerja penggunaan APBD masih kurang memuaskan dari segi penyerapan, setelah mencermati dari struktur belanja, karena terdapat sisa lebih yang cukup signifikan di beberapa Dinas Pemkot Depok.

Dalam catatan Fraksi PKB & PSI, dinas-dinas dimaksud antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok.

Baca Juga :

• 04 September 2024

Anggota DPRD Depok Periode 2024-2029 Resmi Dilantik



• 16 Agustus 2022

Simak Pidato Presiden Jokowi, DPRD Depok Gelar Paripurna Istimewa



• 15 Juni 2022

DPRD Kota Depok Sampaikan Pokok Pikiran pada APBD Perubahan 2022