Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Wawan Haikal.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Wawan Haikal, menegaskan komitmennya dalam mengabdi kepada masyarakat melalui kebijakan yang berdampak positif serta representative terhadap aspirasi rakyat. Dengan peran strategisnya, ia berupaya mengusulkan anggaran dan program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihannya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas legislatif, di matanya DPRD Kabupaten Bogor terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan. Namun demikian, Wawan Haikal menyoroti beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki, antara lain peningkatan kualitas legislasi agar Peraturan Daerah (Perda), terutama terkait upaya untuk bisa menghasilkan lebih implementatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga menjadi fokus utama agar lebih efektif dan transparan.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Bogor diharapkan masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Menurut Wawan Haikal, peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembuatan kebijakan menjadi krusial agar keputusan yang diambil benar-benar berlandaskan kebutuhan rakyat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan etika dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya, guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Semua kebijakan yang dihasilkan harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kami berusaha memperbaiki mekanisme komunikasi agar suara rakyat bisa tersalurkan dengan lebih baik," ujar Wawan Haikal. DPRD Kabupaten Bogor periode 2024-2029 sendiri berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi Masyarakat yang belum terselesaikan di periode sebelumnya.
Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus utama meliputi, Peningkatan Infrastruktur Jalan, dimana dalam hal ini DPRD mendorong perbaikan dan pembangunan jalan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Ada juga Penanganan Banjir. Langkah yang dilakukannya dengan menelaah kebijakan pengelolaan lingkungan dan tata ruang kota menjadi perhatian utama untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.
Peningkatan Layanan Kesehatan juga tidak luput dari perhatian, terutama terkait
Akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak harus diperluas agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik. Di sisi lain, pengembangan UMKM juga tidak kalah menjadi sorotan, dalam hal ini DPRD akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses modal bagi para pelaku usaha.
Untuk Kebersihan Kota, menurut Wawan para Wakil Rakyat di Kabupaten Bogor sepakat untuk menjalankan program pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi warga.
"Kami ingin memastikan bahwa semua program dan aspirasi yang tertunda di periode sebelumnya dapat diwujudkan dalam lima tahun ke depan," kata Wawan Haikal.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Bogor memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi daerah melalui tiga fungsi utama, yakni; legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD tidak hanya bertugas Menyusun regulasi yang mendukung investasi dan pengembangan usaha, tetapi juga mengawal alokasi anggaran agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, DPRD Kabupaten Bogor menerapkan
beberapa strategi, antara lain; meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim
usaha yang lebih kondusif dengan regulasi yang memudahkan investor. Memperkuat UMKM dengan menyediakan akses pelatihan dan pendanaan bagi pelaku usaha kecil agar lebih berdaya saing. Peningkatan Infrastruktur lewat perbaikan infrastruktur guna mempercepat distribusi barang dan jasa.
Ditambah lagi, pengembangan sektor unggulan dengan memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Dan yang tidak kalah penting dengan peningkatan SDM melalui dukungan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
Beberapa contoh implementasi nyata dari peran DPRD dalam pengembangan ekonomi adalah persetujuan Rancangan APBD 2025 yang mengalokasikan anggaran besar untuk sektor ekonomi dan infrastruktur, serta dukungan terhadap proyek pembangunan jalan tol guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Wawan Haikal menegaskan, DPRD Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Melalui legislasi yang berkualitas, pengelolaan anggaran yang transparan, dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan pemerintah daerah, DPRD berkomitmen untuk menghadirkan
perubahan nyata bagi masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang kami perjuangkan benarbenar memberi dampak positif bagi rakyat.
Dengan kolaborasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih maju dan sejahtera," tutup Wawan Haikal. (***)