Dok. BPN Provinsi DKI Jakarta
Kanwil BPN DKI Jakarta Gandeng KPK dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
.
JAKARTA-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI Jakarta menggelar acara Sosialisasi Anti Korupsi dengan menggandeng narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (19/08/2025) ini diselenggarakan secara luring dan daring melalui zoom meeting dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta mengenai pentingnya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra dalam sambutannya menegaskan bahwa untuk membangun budaya kerja anti korupsi ini harus terus menerus dan berkelanjutan.
"Untuk membentuk budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel tidak segampang diucapkan secara lisan, ini harus berjalan terus menerus karena membentuk suatu badaya (anti korupsi, red) itu harus berulang serta berkelanjutan. Semuanya untuk menciptakan pelayanan yang cepat, terarah dan lebih terintegrasi,” ujar Kakanwil Alen.
Ia juga menambahkan kolaborasi bersama KPK dan Ombudsman diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada pegawai agar selalu menjunjung tinggi integritas.
Perwakilan KPK menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran individu, sistem kerja yang transparan, hingga pengawasan yang efektif. Sementara itu, Ombudsman menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik dan mendorong BPN agar terus memperbaiki kualitas layanan pertanahan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN DKI Jakarta berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan di ibu kota.
Hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Administrator Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) DKI Jakarta serta perwakilan dari (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi) KJSB.
Baca Juga :
Terkini
