Triasinfo.com, Jakarta - SEJAK tahun 2020, Indonesia Police Watch (IPW) sebuah LSM yang dikenal vokal mengkritisi kinerja institusi kepolisian (Polri) acap kali mengingatkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih _sebuah badan adhock nonstruktural di tubuh Polri_ untuk bersikap tegas membubarkan, menangkap dan menutup akses judi online di Indonesia.

Salah satu tugas Satgasus adalah menertibkan praktik-praktik ilegal termasuk judi online. Keberadaan Satgasus Merah Putih menuai sorotan dan memunculkan banyak spekulasi.

Mantan presenter TV Rahma Sarita, misalnya, dalam video yang beredar di media sosial (medsos) mengulas Satgasus yang dibentuk oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri itu.

“Satgasus Merah Putih itu adalah satgas khusus non struktural di Polri yang sempat dipimpin oleh Ferdy Sambo,” ucap Rahma dalam video yang dilihat redaksi Triasinfo.com.

Sebagai informasi, Satgasus Merah Putih resmi telah dibubarkan oleh Kapolri sejak Kamis, 11 Agustus 2022, karena keberadaan satuan dan jabatan non struktural itu dianggap sudah tidak diperlukan lagi.

"Kapolri sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Sudah tidak ada lagi Satgasus Polri," tegas Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Satgasus Merah Putih itu dibentuk oleh Kapolri, saat itu Jenderal Pol Tito Karnavian pada 2019, dan terakhir dipimpin oleh Irjen Pol Ferdy Sambo, kini mendekam di tahanan Mako Brimob usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Satgasus memiliki beberapa fungsi di antaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Selain itu, Satgasus juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan ITE.

Irjen Pol. Ferdy Sambo tercatat pertama kali menjabat sebagai Kasatgasus Merah Putih pada 20 Mei 2020, lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020. Saat itu, Ferdy Sambo masih menjabat Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

Posisi Sambo sebagai Kasatgasus Merah Putih kemudian kembali diperpanjang hingga akhir 2022. Keputusan itu tertuang melalui Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022. Surat tersebut berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022.

Irjen Ferdy Sambo saat menjabat sebagai Kasatgassus Merah Putih

Kata Rahma Sarita, Ferdy Sambo diberikan jabatan sebagai Kasatgasus Merah Putih pada 20 Mei 2020, lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020, dan  diperpanjang hingga akhir 2022 melalui Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022 yang berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022.

Ada kesan dari masyarakat, Sambo sebagai Kepala Satgasus Merah Putih seperti Kapolri Bayangan, dengan kekuasaan besar terlibat dan melibatkan diri terhadap apapun yang menjadi target dan sasarannya.

“Muncul juga spekulasi bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdy Sambo inilah yang mengeksekusi 6 laskar FPI pada akhir Desember 2020. Maka muncul trending topic atau hastag bubarkan Satgasus Merah Putih,” tutur Rahma.

Dalam artikel opini di fnn.co.id, Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih), mengatakan, Satgasus Merah Putih diduga bisa bermain menutup semua kasus besar yang terjerat hukum, bebas proses hukumnya. Kalau itu benar, bisa ditebak semua berproses dengan segala konsekuensinya, yaitu sebagai simbiosis mutualismenya.

“Muncul spekulasi dari masyarakat apa dananya bersumber dari dana backup yang dilakukan, akan melalui proses yang luar biasa. Bisa terjadi menangkap selundupan narkoba, judi online dengan jumlah yang fantastis besar, tangkap mereka dan proses hukumnya dihentikan, dan atau aktor pelakunya bebas,” kata Sutoyo Abadi

Merebaknya judi online bebas terjadi di Indonesia, DPD RI dan masyarakat sudah sangat keras meminta segera ditutup. Tapi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) seperti tak berdaya untuk menutupnya, sangatlah mungkin ada kekuatan yang menghalanginya.

Apakah judi online ada jaminan dan yang melindunginya siapa saja yang menampung dana setor deposit Judi Online. Cepat atau lambat harus dibongkar semuanya.

Sumber dana operasional Satgasus Merah Putih harus diinformasikan kepada masyarakat secara transparan. Bagaimanapun masyarakat adalah mitra kerja kepolisian.

Satgasus Merah Putih ini, kembali ke Rahma Sarita, juga sempat dipertanyakan sumber anggarannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lantaran tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain.

“Masyarakat tidak tahu sumber (anggaran) dari mana. Bahkan katanya PPATK pun tidak tahu aliran sumber dana di Satgasus Merah Putih ini,” ujar Rahma.

Rahma menambahkan, tugas yang dilakukan Satgasus Merah Putih tersebut ialah yang menjadi atensi pimpinan. Bisa menangani kasus baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu kasus narkotika, korupsi, pencucian uang hingga judi.

“Inilah yang membuat muncul spekulasi di tengah masyarakat, terutama netizen bahwa Satgasus ini sudah menjadi semacam mesin uang di Mabes (Polri) karena menjadi backup kasus-kasus besar terutama judi online,” imbuh Rahma Sarita.

Warning dari IPW

Dua tahun silam, melalui suara sang Ketua Presidium, almarhum Neta S Pane, Indonesia Police Watch (IPW) pernah mendesak Polri melalui Satgasus Merah Putih untuk membongkar praktik judi online yang dianggap semakin menjamur. IPW ingin, para pelaku harus segera ditangkap, dan akses judi online ditutup permanen.

IPW menilai, jika terus dibiarkan, judi online dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi bangsa. Terlebih Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2020. Dengan keuntungan yang melimpah, IPW khawatir bandar judi online akan menyokong dana untuk figur-figur yang akan berkompetisi di pilkada.

Neta meneriakkan  kekhawatirannya hasil judi online akan digunakan untuk mensponsori figur-figur yang dijagokan para bandar judi online di Pilkada serentak yang dilangsungkan pada Desember 2020. Sayangnya teriakan Neta seolah-olah tak didengar Satgasus.

Neta menyebut, praktik judi online di Indonesia dijalankan secara terorganisir, terstruktur, dan masif serta tidak tersentuh hukum. Terbukti jajaran Polri membiarkannya marajalela.

Ketika pandemi Covid-19 mulai meluas di Indonesia pada Maret 2020, perjudian online semakin marak. Sebab hampir semua orang tinggal di dalam rumah dan cenderung mencari hiburan sambil berspekulasi dengan judi online.

“Tak heran jika pemasukan para bandar judi online ini mencapai ratusan miliar per hari," ujar Neta dalam penjelasan tertulisnya, Selasa 14 Juli 2020.

Masih menurut Neta, untuk mengamankan agar judi online ini tetap bisa beroperasi, para bandar membentuk sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Bong alias RBT.

Para bandar yang tidak bergabung ke dalam konsorsium disapu bersih oleh mereka, contohnya praktik judi online yang bermarkas di pertokoan R di Jakarta Barat.

Konsorsium membangun servernya jauh dari Indonesia, yakni di Vietnam, Kamboja, dan Filipina.

Markas besar konsorsium ini berada di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Setiap sore hingga malam hari depan markas RBT, lanjut Neta, selalu dipenuhi jejeran mobil milik oknum jenderal purnawirawan.

Bisnis judi online memang menghasilkan dana segar yang sangat gurih. Dananya bisa mengalir ke mana mana, termasuk mensponsori jago-jagonya yang akan bertarung sebagai kepala daerah.

Dampaknya, kata Neta, para pengelola judi online tidak hanya mengembangkan bisnisnya ke daerah, tetapi juga merambah ke berbagai proyek pengadaan di daerah seperti penguasan lahan pertambangan ataupun perkebunan di daerah tempat jagoannya menang pilkada.

Neta menyayangkan dan mengkritisi kinerja Satgasus Merah Putih Polri yang tampak begitu sigap memburu Bandar-bandar narkoba, akan tetapi sangat impoten dalam memberangus para bandar judi online.

“Sangat aneh, Bareskrim Polri sudah memiliki unit Patroli Siber tapi kenapa tidak mampu memburu praktik-praktik perjudian online. Padahal markasnya hanya "selangkah" dari Mabes Polri," ujar Neta.

Kritik pada Kominfo

Pada awal Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) melakukan pemblokiran atas sejumlah situs yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Namun anehnya, situs-situs judi online yang jelas-jelas ilegal masih bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat termasuk para bocah.

Tak ayal, sindirian pedas juga ditujukan kepada Menteri Johnny G Plate sebagai pemimpin otoritas tertinggi yang mengatur tentang penyelenggara sistem Eelektronik di Indonesia.

Mulai dari pertanyaan ringan mengapa judi online bebas beroperasi hingga tudingan bahwa langgengnya keberadaan bisnis judi online di Indonesia lantaran adanya beking dari kelompok tertentu.

Meluasnya kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga diotaki oleh Irjen Pol Ferdy Sambo di masyarakat ternyata juga mencuatkan fenomena  perjudian online 303.

Rumor berhembus kencang menyebutkan ada keterkaitan kasus berdarah itu dengan judi online 303. Apalagi, pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak sudah memberi penjelasan.

Kamaruddin menyebut ada berbagai macam 'bisnis' yang diketahui oleh Brigadir J terkait Irjen Pol Ferdy Sambo, salah satunya perjudian.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai Menkominfo tidak tegas dan lemah dalam penanganan judi online.

Bahkan Hidayat Nur Wahid menyesalkan pernyataan Dirjen di Kemenkominfo yang menyebut bahwa platform judi online hanyalah permainan kartu biasa.

"Ini Pernyataan aneh. Sesuai ketentuan Konstitusi UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum. Negara hadir untuk menegakkan hukum. Tidak malah mengesankan tak berdaya berhadapan dengan pelanggaran hukum seperti munculnya situs judi online,” kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Rabu 3 Agustus 2022.

Menurut HNW, judi adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum. Seharusnya, Menkominfo tidak menyatakan bahwa dirinya tidak mampu menghentikan situs judi online.

“Negara ada untuk tegaknya hukum dengan benar, termasuk ketegasan melaksanakan larangan terhadap judi online," papar Hidayat.

Setoran Rp 200 juta/bulan

Baru-baru ini, beredar unggahan oleh akun Twitter @sutanmangara yang menarasikan situs judi daring atau operator judi online wajib setor Rp 200 juta per bulan untuk satu situs judi online.

Akun pengunggah narasi itu menyebut uang dari situs judi daring itu dikumpulkan oleh sebuah organisasi dan digunakan untuk keperluan pengamanan.

Unggahan tersebut menuai perbincangan warganet hingga disukai oleh lebih dari 4.000 pengguna lain dan diunggah hingga 1.666 kali lebih di Twitter.

Berikut narasi dari unggahan twitter tersebut

“Jumlah Situs Judi Online 303 di RuwetNesia

4.000 Website

Wajib setor 200 Juta/Bulan/Website =  800 Milyar/Bulan”

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengklaim terus melawan kehadiran situs-situs judi dalam jaringan (daring) yang beredar dan bisa diakses di dunia maya.

Kebijakan penghapusan situs-situs judi online itu kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik dalam dan luar negeri, yang mulai diterapkan pada Juli 2022.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dilansir dari laman Kominfo, menerangkan situs ataupun aplikasi daring yang mengandung unsur perjudian akan dikenakan pemutusan akses secara tegas.

Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Kominfo pada awal Agustus 2022, terdapat 15 sistem elektronik yang diselenggarakan oleh 6 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) disinyalir memfasilitasi kegiatan perjudian daring.

"Selain 534.183 konten perjudian online ilegal yang telah diblokir sebelumnya, kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 sistem elektronik yang mengandung unsur perjudian pada hari Selasa 2 Agustus 2022," kata Johnny.

15 situs yang disinyalir sebagai judi online adalah (1) Domino Qiu Qiu, (2) Topfun, (3) Pop Domino, (4) MVP Domino, (5) Pop Poker, (6) Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, (7) Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, dan (8) Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu.

Kemudian, (9) Ludo Dream, (10) Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, (11) Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, (12) Poker Texas Boyaa, (13) Poker Pro.id, (14) Pop Big2, dan (15) Pop Gaple.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah memerintahkan langsung Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Agus Andrianto untuk menindak tegas dan menangkap segala bentuk jenis perjudian yang marak belakangan ini seperti judi slot online, togel online, dan lain sejenisnya termasuk para bekingnya.

Pucuk pimpinan tertinggi Polri tersebut dengan tegas dan jelas memberi perintah dan arahan kepada jajarannya agar membabat habis beragam jenis judi yang belakangan ini semakin meresahkan masyarakat.

Atensi Kapolri itu langsung ditindaklanjuti cepat oleh Kabareskrim dengan diterbitkannya surat telegram kepada seluruh Kapolda.

"Dalam surat telegram bernomor ST/2122/X/RES.1.24./2021 di perintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian apapun bentuknya perjudian," ungkap Agus Andrianto beberapa waktu lalu.

"Dalam melakukan pemberantasan perjudian Kapolri mengungkapkan siapapun yang memback up atau membekingi perjudian apabila dari oknum Polri akan kami copot jabatan nya kami akan melakukan penindakan tegas bila perlu lakukan pemecatan,“ tandas Agus Andrianto.

Baca Juga :