Triasinfo, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian melalui serangkaian program digitalisasi dan pengetatan prosedur. Staf Khusus Menteri Imipas Bidang Media dan Komunikasi, Abdullah Rasyid, menyampaikan hal tersebut dalam program Bincang Tipis-Tipis bersama Erman Tale Daulay di kanal Tale Trias Info.
Rasyid menegaskan bahwa slogan PRIMA, Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel, bukan sekadar jargon. "PRIMA itu bukan sekadar slogan. Itu komitmen kami untuk memberikan pelayanan publik yang benar-benar profesional, responsif, inovatif, modern, dan akuntabel," ujarnya.
Kemenimipas telah bergerak jauh dari pola lama yang birokratis menjadi institusi pelayanan yang lebih humanis. Peningkatan kualitas layanan dibarengi dengan pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun lalu, PNBP Keimigrasian mencapai Rp 9 triliun dan pada tahun ini telah melampaui Rp 10 triliun. "Pendapatan negara memang naik, tapi kami tidak mengejar pendapatan saja. Pelayanan tetap nomor satu," tutur Rasyid.
Transformasi pelayanan dilakukan melalui digitalisasi, seperti pendaftaran paspor online, pemasangan AutoGate di bandara internasional, penerapan paspor elektronik, serta sistem deklarasi barang bawaan All Indonesia. "Imigrasi sekarang bukan lagi tempat yang kaku. Kita harus menjadi institusi yang hospitality, yang memberikan kenyamanan dan kecepatan bagi masyarakat," katanya.
Di sisi lain, pengawasan orang asing terus diperketat melalui Operasi Wira Waspada. Rasyid membeberkan adanya sejumlah temuan pelanggaran visa dan praktik ilegal yang dilakukan WNA di Indonesia. "Ada yang di negara asalnya cuma perawat, tapi di sini mengaku dokter kecantikan. Ini sangat berbahaya dan sudah memakan korban," tegasnya.
Pengawasan tidak hanya difokuskan pada orang asing, tetapi juga terhadap WNI yang hendak ke luar negeri. Proses wawancara kini dilakukan lebih ketat untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Kalau tujuannya tidak jelas, kami tidak akan keluarkan paspor dulu. Ini untuk keselamatan mereka sendiri," ujar Rasyid.
Untuk memperluas edukasi, Kemenimipas menggerakkan Kader Imigrasi Desa yang bertugas memberi pemahaman kepada warga agar tidak mudah tertipu tawaran kerja luar negeri. "Banyak saudara kita berangkat tanpa tahu akan kerja apa. Ada yang akhirnya jadi korban, bahkan sampai perdagangan organ. Ini yang ingin kami cegah," ungkapnya.
Rasyid menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar imigrasi bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya aman, tetapi juga ramah dan modern. "Transformasi ini untuk memastikan imigrasi menjadi pintu yang aman, modern, dan humanis. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaatnya," tutup Rasyid yang juga Sekretaris IKA USU ini.

Baca Juga :

• 17 November 2025

Solusi Lingkungan Ala Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, Ubah Limbah Jadi Cuan