Dok. ATR/BPN DKI Jakarta
Kanwil BPN DKI Jakarta Perkuat Sinergi Melalui Rapat Koordinasi Akhir Tahun GTRA
.
JAKARTA- Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk untuk mengimplementasikan program Reforma Agraria secara terpadu. GTRA dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penataan kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), serta memperluas akses ekonomi masyarakat terhadap sumber-sumber agraria secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam rangka memperkuat sinergi dan evaluasi pelaksanaan program tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (05/11/2025) bertempat di ruang rapat Kanwil BPN DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, turut hadir dan memberikan arahan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas permasalahan pertanahan yang tinggi. Ia juga mendorong agar GTRA daerah dapat berinovasi dalam menata akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah hasil Reforma Agraria.
"Saya sangat mengapresiasi karena DKI sudah melaksanakan Rakor Akhir GTRA Tahun 2025. Semoga hal yang kita lakukan bisa berdampak nyata terhadap masyarakat dalam pemberian kepastian hukum dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program Reforma Agraria selama tahun berjalan, sekaligus menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan program di tahun mendatang. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran aktif instansi pemerintah dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria.
"Dalam optimalisasi pelaksanaan GTRA yang berorientasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat perlu melibatkan seluruh instansi pemerintahan yang berwenang guna menyukseskan kegiatan Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta," ujar Kakanwil Erry.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas sejumlah isu strategis seperti penataan akses masyarakat terhadap tanah, legalisasi aset, serta penguatan kelembagaan GTRA di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Para peserta sepakat untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi lintas sektor dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Reforma Agraria yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.
Melalui kegiatan ini, diharapkan GTRA Provinsi DKI Jakarta dapat semakin solid dalam melaksanakan perannya, serta mampu menghadirkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah DKI Jakarta.
Turut Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN, Shafik Ananta Inuman; Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah Kementerian ATR/BPN, Mindasari; Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN DKI Jakarta, Zikky Ardiansyah; Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN DKI Jakarta, Machfoed Effendi; perwakilan dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, perwakilan dari Komando Daerah Militer Jayakarta, para Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga :
Terkini
